an image

JAKARTA – Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan para Kepala Pemerintah Daerah dan beberapa Lembaga Tinggi Negara bahwa para pemangku jabatan dan lembaga anti korupsi untuk tetap mempertahankan semangat anti korupsi, meski pemerintahan yang dipimpinnya akan segera berakhir.


“Alhamdulillah kita kembali membulatkan semangat dan tekad melanjutkan perjuangan yang tidak mudah, tapi harus kita lakukan di negeri tercinta ini yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi” ujar Presiden saat memberi sambutan pada pembukaan Forum Anti Korupsi keempat (4th Indonesia Anti Corruption Forum) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2014). Turut hadir Plt.Gubernur Banten-H.Rano Karno.

Berkaca pada pengalamannya saat pertamakali menjadi Kepala Negara tahun 2004, Presiden mengaku tidak mudah memberantas tindak pidana korupsi. Ia bahkan sempat bertanya pada Chief Executive dari Hong Kong untuk mendapatkan tips memberantas korupsi ketika tengah hadir di APEC Summit di Santiago, Chile.

“Saya tanya, apakah anda ada nasehat? Banyak yang disampaikannya. Jika ingin memberantas korupsi maka harus sabar, intensif dan terus menerus. Ibaratnya never ending goal. Perlu keteguhan dan semangat baja. Yang kalah tidak berhasil, yang kuat berhasil” tegas Presiden.

Presiden juga meminta instansi pemerintah dan para pemangku jabatan untuk tetap kokoh memperjuangkan misi pemberantasan korupsi. Presiden mengaku tidak ingin ada lagi yang mencap masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang korup.

“Korupsi terjadi pada sistem otoritarian. Yang terkena korupsi biasanya eksekutif, itu pun di pusat. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan” pesan Presiden.

Hadir pada pembukaan Forum Anti Korupsi Keempat tersebut di antaranya Ketua MPR RI-Sidarto Danusubroto, para pimpinan Lembaga Negara, para Duta Besar dan pimpinan organisasi internasional, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, para Wakil Menteri, utusan khusus presiden, para gubernur, para wakil gubernur, hingga pimpinan organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi.