an image

JDIH-JAKARTA, Selasa (26/11/2013). "Mahkamah Agung RI memandang bahwa keberadaan JDIH penting, mengingat tugas pokok Mahkamah Agung RI serta pengadilan pada 4 lingkungan peradilam adalah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, dalam hal menyelesaikan suatu perkara diperlukan sarana Peraturan Perundang-undangan secara lengkap, cepat dan mudah didapat" Hal ini diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas MA sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Permenkumham Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM-RI yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Hotel Fave PGC Jakarta Timur.

Kepala Biro Hukum dan Humas berbagi pengelaman dalam pengelolaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya. serta menjelaskan tujuan  dari dikembangkannya JDIH di lingkungan Mahkamah Agung adalah 

- Terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

- Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat  bagi Pimpinan, Pejabat, Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta masyarakat secara umum.

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggungjawab.

Acara ini dihadiri oleh Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta dihadiri oleh Kementerian Keuangan sebagai narasumber. (fjr)

Sumber : http://jdih.mahkamahagung.go.id